Masih ingat dengan malam-malam mendebarkan dan menakutkan itu? Itu lho, di saat kita semua tak punya pilihan selain menonton satu film di TV: Pengkhianatan G30S/PKI?

Selama masa Orde Baru di tahun 1980-an hingga menjelang Orde Baru runtuh, saban malam tanggal 30 September kita hanya punya satu pilihan menonton film itu. Pilihan lainnya mematikan TV, tidur lebih cepat, keluyuran keluar rumah, atau mendengarkan radio.

Filmnya tayang jam 19.30 WIB selepas Berita Nasional TVRI. Lalu berhenti sebentar dipotong Dunia Dalam Berita. Kemudian dilanjutkan lagi hingga total durasinya 4 jam 30 menit.

Sepanjang hidup di tahun 1980-an dan 1990-an saya tentu berkali-kali mengalami saat-saat film itu diputar oleh TVRI dan—setelah lahir TV swasta—di-relay semua TV swasta. Pertama saya kesal karena seri favorit di RCTI masa itu harus mengalah. Tapi, yang lebih meninggalkan trauma: di malam itu saya tak berani keluar kamar untuk ke kamar kecil buang hajat. Saya takut, waktu lewat ruang TV, mata saya melihat adegan kekerasan yang bikin ngeri di film itu.

Tidak terasa tahun 2010 menandai 45 tahun sejak peristiwa tanggal 30 September itu. Tempo hari saya menonton kembali film itu dan menuliskan catatan ini untuk mengenang peristiwa itu serta mencoba memaknainya.

Hal pertama yang menarik perhatian adalah judulnya. Di layar usai lambang PPFN (Pusat Produksi Film Negara), pembuat film itu yang juga membuat serial Si Unyil, muncul tulisan “PENGKHIANATAN GERAKAN 30 SEPTEMBER.” Ini menarik, karena selama ini kita mengenal film itu dengan judul Pengkhianatan G30S/PKI. Di poster film yang saya dapatkan dari buku katalog film keluaran 1984 juga menyebut judul filmnya Pengkhianatan G30S/PKI.

Menurut John Roosa, penulis buku Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto, menyebut “G-30-S” dengan mencantumkan akhiran “/PKI” berarti menganggap PKI sebagai dalang dari gerakan itu. Teks sejarah Orde Baru jelas menyebut G-30-S didalangi PKI. Makanya, selama Orde Baru “G-30-S” tak pernah berdiri sendiri. Deret angka dan huruf itu selalu diimbuhi akhiran “/PKI”. Tapi, siapa sangka, di film yang jadi propaganda utama rezim akan peristiwa itu, pejabat Orde Baru sepertinya alpa mencantumkan “/PKI”. Baru di poster dan semua media lain film itu disebut dengan Pengkhianatan G30S/PKI. Dari buku katalog film JB Kristanto (2007), film itu semula juga berjudul SOB (Sejarah Orde Baru). Ada yang mengatakan SOB juga bisa berarti singkatan dari Staat van Oorlog en Beleg yang berarti negara dalam keadaan bahaya/darurat perang. Tulisan “SOB” tetap dicantumkan di poster film.

Yang lebih aneh lagi, saat muncul dalam bentuk VCD dan dijual bebas ke masyarakat (dengan tanggal lulus sensor tahun 2001), di sampul VCD muncul judul lain lagi: Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI. Di dalam film tetap muncul judul asli.

Yang janggal soal judul saja. Isinya tetap sama: versi Orde Baru atas tragedi yang terjadi tahun 1965 itu. Maka, buat saya, menghilangnya “/PKI” dari judul di dalam film semata karena kealpaan mendiang Arifin C. Noer, sutradaranya. Menganggapnya sebagai pembangkangan terhadap rezim rasanya terlalu jauh. Toh Arifin sudah bersedia membuat filmnya dan mengadaptasi cerita sejarawan Orde Baru Nugroho Notosusanto menjadi skenario film.

Pengkhianatan G30S (saya memilih memakai judul di dalam film, bukan di poster atau VCD) adalah versi resmi Orde Baru dan paling dikenal luas masyarakat. Tentu karena saat rilis 1983, setiap murid sekolah diwajibkan menontonnya—yang berujung pada film terlaris nomor wahid di Jakarta pada 1984 dengan jumlah penonton 699.282. Dan sejak tahun itu filmnya diputar di TVRI setiap malam 30 September sampai 1998 saat Menteri Penerangan Yunus Yosfiah mengatakan film itu takkan diputar lagi.

Dilihat dari tahun rilis, dekade 1980-an adalah masa keemasan Orde Baru. Waktu itu praktis tak ada oposisi bagi Soeharto. Mahasiswa sudah dibungkam sejak akhir 1970-an lewat program NKK/BKK. Memang ada riak peristiwa seperti Tragedi Tanjung Priok, tapi perlawanan itu langsung bisa diredam seketika. Masyarakat juga relatif makmur di tahun 1980-an. Booming minyak bumi tahun 1970-an telah menciptakan kelas menengah baru yang apolitis. Ketimbang mengganggu stabilitas rezim dan dikenai UU Subversi yang mengerikan, masyarakat memilih bungkam, menerima saja apa yang disuguhkan rezim. Termasuk versi pemerintah atas kejadian tahun 1965 itu.

Baca Juga  Dari Redaksi mOntase

Pengkhianatan G30S melibatkan tokoh-tokoh kunci Orde Baru. Nugroho Notosusanto, sejawarawan militer yang jadi arsitek penulisan sejarah semasa Orde Baru bertindak sebagai penulis cerita. Artinya, cerita di film itu adalah rekaannya yang kemudian diadaptasi jadi skenario oleh Arifin C. Noer. Kemudian ada pula Brigadir Jenderal G. Dwipayana, seorang kepercayaan Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Direktur Perusahaan Film Nasional. Karena produk film tersebut sensitif, tulis Katherine E. McGreggor di buku Ketika Sejarah Berseragam, film itu diperiksa dulu oleh mereka yang terlibat, seperti Soeharto dan Jenderal Sarwo Edhie, maupun tokoh militer senior lain, sebelum diputar.

Majalah Tempo edisi 7 April 1984 menyebut, Soeharto sudah menonton filmnya pada Januari tahun itu. Komentarnya waktu itu, “…banyak yang belum diceritakan… karena itu akan dibuat satu film lagi, kelak.” (Untung niatan itu tak pernah kejadian.) Di majalah yang sama untuk adegan penyiksaan di Lubang Buaya ada yang berkomentar “kurang sadis.”

Total Arifin membutuhkan waktu dua tahun membuat film itu. Untuk sebuah hasil kerja dua tahun apa yang dibuat Arifin memang monumental. Dengan durasi 4,5 jam, bujet Rp 800 juta (yang termahal di awal 1980-an), melibatkan 120 orang memerankan tokoh nyata dan 10 ribu figuran pantas bila film ini menyebut di posternya “Film terbesar yang tak mungkin terulang lagi!”

Film ini patut diacungi jempol lantaran kaya akan detil. Setting-nya berpindah-pindah dari Istana Bogor dan ke rapat-rapat gelap PKI, lalu ke rumah para jenderal yang diculik, lalu ke Lubang Buaya. Kisah juga diselingi suasana hidup susah di tahun 1960-an seperti gambaran rakyat antri beras. Kerawanan politik masa itu digambarkan lewat guntingan koran, berita radio, dan komentar-komentar tajam masyarakat. Poster Bung Karno muncul di sana-sini, dan ulisan Manipol Usdek bertebaran di tembok dan atap rumah.

Beralih ke soal teknis penggarapan, Arifin telah melakukan tugasnya dengan baik. Ia meramu filmnya bergerak cepat dan terasa genting setiap saat. Durasi lebih dari 4 jam tidak terasa kepanjangan. Alur filmnya tak kalah dengan sebuah thriller politik menegangkan.

Apalagi bila kemudian menyoroti ilustrasi musik Pengkhianatan G30S. Kepada adiknya, Embie C. Noer, yang jadi direktur musik film itu, seperti dimuat Tempo, 7 Oktober 2007, Arifin mendeskripsikan filmnya dengan sangat singkat, “Ini film horor, Mbi.”

Embie menerjemahkan horor dengan sangat tepat. Di film ini ilustrasi musik tidak jadi tempelan, justru malah memperkuat narasi gambar. Suasana malam mencekam sudah jamak muncul di film bergenre horor. Tapi, tidak ada yang rasa mencekamnya melebihi Pengkhianatan G30S. Musiknya tidak menggedor jantung seperti film-film horor kita saat ini yang bisanya cuma bikin kaget. Melainkan seperti mengiris jantung sedikit demi sedikit. Membuat kita ingin menutup kuping dan mata karena tak kuat lagi jantung diiris-iris.

Sebagai media untuk mengerti satu versi peristiwa di bulan September 1965 itu, film ini tampil sempurna. Cuma masalahnya, ini film pesanan rezim. Ini film propaganda. Majalah Total Film Indonesia edisi Agustus 2010 mengibaratkan apa yang dilakukan Arifin persis yang dilakukan Leni Riefenstahl saat membuat film dokumenter Nazi tahun 1934, Triumph of Will. Sebagai karya sinema hasil kerja Riefenstahl fenomenal. Tapi tetap saja yang dihasilkannya bukan karya yang jujur, melainkan sebuah propaganda.

BERIKAN TANGGAPANMU

Silahkan berikan tanggapan anda
Silahkan masukan nama anda disini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.